Kementrian Pertanian Diminta Evaluasi Kebijakan Pertanian Nasional
Dipublikasikan Oleh Admin 11 May 2023, 03:04 AM
Jakarta, Kementerian Pertanian (Kementan) diminta untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan pada sektor pertanian di Indonesia. Mulai dari kebijakan cetak sawah hingga program intensifikasi seperti pupuk, benih serta peningkatan kesejahteraan petani yang dinilai belum berjalan dengan optimal. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar Ichsan Firdaus mengaku pihaknya sengaja memotong anggaran yang cukup besar pada program cetak sawah.
Pemotongan dilakukan karena Dewan melihat terdapat masalah terkait implementasi program cetak sawah, salah satunya berkaitan dengan masalah pengairan (irigasi). “Irigasi itu bukan hanya kewenangan Kementan, ada juga di Pekerjaan Umum (PU). Makanya, saya mendesak Kementan segera berkoordinasi,” ujar dia, Kamis (22/2/2018). Dia juga berharap Kementan tidak gampang mengklaim bila Indonesia berhasil mencapai surplus beras. Sementara setiap tahun pemerintah masih mengimpor beras, seperti pada 2018 ini. Harga beras di Indonesia pun masih tinggi.
Dia menilai, kebijakan impor juga akibat data produksi dan luas tanam beras nasional yang tidak akurat. Senada, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yeni Sucipto menuturkan, evaluasi komprehensif terhadap anggaran dan hasil (output) kinerja Kementerian Pertanian perlu dilakukan guna menghindari terjadinya pemborosan anggaran. “Anggaran untuk berbagai program kedaulatan pangan selama tiga tahun ini terlihat sangat besar,” kata dia.
Adapun periode 2015 sampai 2017, pemerintah menggelontorkan anggaran total mencapai Rp 84,58 triliun ke Kementan sebagai biaya operasional dan berbagai program. Pada 2018, pemerintah dalam APBN mengucurkan dana ke instansi ini sebesar Rp 22,6 triliun.
Sumber : liputan 6
